Pemerintah Indonesia akan membentuk pokja penanggulangan pungli di tempat wisata guna mengatasi praktik pungutan liar yang sering terjadi di destinasi wisata. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjaga keberlangsungan pariwisata di tanah air.

Pungutan liar atau pungli di tempat wisata seringkali menjadi momok bagi para wisatawan maupun pelaku usaha pariwisata. Praktik ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pungutan tidak resmi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab hingga permintaan uang suap untuk memuluskan berbagai proses.

Oleh karena itu, Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) akan membentuk pokja khusus yang akan fokus pada penanggulangan pungli di tempat wisata. Pokja ini akan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pelaku usaha pariwisata untuk memberantas praktik pungli yang merugikan bagi pariwisata Indonesia.

Dalam pembentukan pokja penanggulangan pungli ini, Pemerintah juga akan mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha pariwisata tentang pentingnya menjaga kebersihan dan keteraturan di tempat wisata. Selain itu, akan dilakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan tidak ada praktik pungli yang terjadi di destinasi wisata.

Dengan adanya langkah ini, diharapkan akan tercipta lingkungan pariwisata yang bersih, aman, dan nyaman bagi para wisatawan. Selain itu, keberadaan pokja penanggulangan pungli juga diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pelaku usaha pariwisata dalam beroperasi.

Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan pariwisata di Indonesia. Dengan adanya pokja penanggulangan pungli di tempat wisata, diharapkan praktik pungli dapat diminimalisir dan pariwisata Indonesia dapat semakin berkembang dan menjadi tujuan wisata yang diminati oleh wisatawan lokal maupun mancanegara.